//
you're reading...
Contest

Langkah Kongkrit Jika Aku Menjadi Ketua KPK

Korupsi adalah musuh semua negara, khususnya Indonesia. Menurut para ahli, kejahatannya sama dengan kejahatan terorisme, sistemik dan menyeluruh. Negara Indonesia pernah menduduki urutan kelima sebagai negara terkorup di dunia dan urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia Pasifik. Hal tersebut bukanlah prestasi yang patut kita banggakan, tetapi memberikan arti bahwa korupsi sudah sangat mengkhawatirkan dan telah masuk ke dalam level kritis yang harus segera di tangani. Korupsi ibarat penyakit kangker yang sulit dideteksi sejak awal dan bila tidak segera ditangani akan menyebar ke organ vital yang dapat menyebabkan kematian. Korupsi telah menyakiti rakyat kecil yang banyak menggantungkan hidupnya pada negara ini. Untuk itulah KPK ada, sebagai  pemberantas korupsi yang sudah merajalela di negeri tercinta ini. Tugas KPK amatlah besar, mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang bersih dari tindakan korupsi yang telah lama menghinggapi bangsa ini.

Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan definisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan amanat yang terkandung dalam UU tersebut jika aku mendapatkan amanah sebagai ketua KPK maka aku akan melakukan pemberantasan korupsi dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pencegahan agar korupsi tidak semakin banyak dilakukan oleh oknum baru sehingga pemberantasan korupsi menjadi efektif.

Pencegahan penting dilakukan karena bila korupsi tidak segera dibendung maka kasus korupsi akan semakin meningkat, sementara kasus yang sedang ditangani kian bertambah, maka level pencegahan harus diperhatikan. Tindakan pencegahan meliputi:

Edukasi di lingkungan pendidikan

Tugas pencegahan untuk pemberantasan korupsi diatur dalam pasal 13 butir c bahwa KPK memiliki wewenang dalam menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Langkah kongkrit yang akan aku lakukan sebagai ketua KPK adalah:

  • Mengedukasi para siswa dengan turun langsung ke sekolah-sekolah dengan melibatkan pihak sekolah, LSM, orang tua dan masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa korupsi adalah musuh bangsa yang harus dibasmi serta memberikan pemahaman bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan, misalnya melalui workshop, seminar, perlombaan, pemberian buku saku, dan pemberian program baru tentang bahaya dan akibat yang ditimbulkan korupsi. Mengapa harus dari kalangan pemuda? peranan pemuda sangat penting bagi kemajuan bangsa, ditangan merekalah masa depan bangsa ini berada. Sementara para orang dewasa bila kita berikan pemahaman baru sudah memiliki antibody bagi masuknya pemahaman baru, hanya mereka yang memiliki moral baik yang peduli akan bahaya korupsi
  • Memberikan contoh visual terhadap akibat yang ditimbulkan oleh koruptor agar para siswa paham, tidak hanya melalui kata-kata saja, misalnya melalui  pemutaran film dokumenter atau membuat film tentang bahaya korupsi
  • Menimbulkan kecintaan akan KPK dikalangan siswa melalui perlombaan misalnya dengan mengadakan tema “program penangkal korupsi di sekolah ku”
  • Mengedukasi siswa melalui pemberian kuliah pendek tentang pemberantasan korupsi dengan memaksimalkan penggunaan jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter

Sosialisasi dan Kampanye di lingkungan masyarakat

Tugas pencegahan untuk pemberantasan korupsi diatur dalam pasal 13 butir d bahwa KPK memiliki wewenang dalam merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasipemberantasan tindak pidana korupsi dan butir e bahwa KPK memiliki wewenang dalammelakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum. Langkah kongkrit yang akan aku lakukan sebagai ketua KPK adalah:

  • Mengedukasi masyarakat melalui pemasangan iklan dan poster yang tentang bahaya dan akibat serta ancaman jika melakukan korupsi yang dipasang di tempat-tempat vital agar mudah dibaca oleh masyarakat, misalnya di lingkungan kerja PNS, pejabat pemerintah, dan masyarakat umum seperti rumah sakit, halte, bandara nasional dan sebagainya, serta melalui pemasangan di media online dan televisi
  • Bekerja sama dengan LSM yang concern tentang korupsi serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terjun langsung ke daerah-daerah serta ruang publik seperti mall guna memberikan sosialisasi tentang kepedulian masyarakat dalam pemberantasan korupsi dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan korupsi sekecil apapun
  • Memaksimalkan penggunaan media sosial untuk sosialisasi dan kampanye anti korupsi, misalnya memberikan kuliah pendek dengan menggunakan Twitter dan Facebook yang mudah dibaca di jejaring sosial

Supervisi dan memberikan rekomendasi di lingkungan pemerintahan

Tugas pencegahan untuk pemberantasan korupsi diatur dalam:

  1. Pasal 6 tentang tugas KPK butir b yang menyatakan bahwa KPK mempunyai tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta butir e yang berbunyi melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahanNegara
  2. Pasal 8 dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsiberwenang melakukan pengawasan, penelitian, ataupenelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas danwewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindakpidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakanpelayanan publik
  3. Pasal 14 dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasidi semua lembaga negara dan pemerintah; b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara danpemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensikorupsi;

Maka langkah kongkrit yang aku lakukan jika menjadi ketua KPK adalah:

  • Ikut melakukan supervisi terhadap proses perekrutan PNS yang jujur dan bebas KKN sehingga diharapkan mendapatkan SDM yang baik yang tidak akan melakukan korupsi dikemudian hari
  • Memberikan pemahaman kembali tentang gratifikasi di lingkungan PNS, pejabat pemerintah serta perusahaan milik pemerintah tentang apa yang dilarang dan yang diperbolehkan terkait gratifikasi yang dapat mengarah pada tindak korupsi
  • Memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait reformasi birokrasi guna menekan terjadinya korupsi seperti reformasi birokrasi izin usaha, pelayanan publik pada dinas-dinas pemerintahan dan sebagainya
  • Bersama pemerintah melakukan penguatan terhadap undang-undang dan SOP (Standard Operational Procedure) di semua lini supaya tidak terjadi pelanggaran termasuk pelaksanaan GCG (Good Corporate Governance) di perusahaan pemerintah

2. Melakukan pemberantasan dan penindakan terhadap kasus korupsi yang sudah terjadi.

Berdasarkan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi seperti yang dijelaskan pada Pasal 6 terutama butir a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi; b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukanpemberantasan tindak pidana korupsi;  c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

Maka langkah kongkrit yang aku lakukan jika menjadi ketua KPK adalah:

  • Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan efek jera terhadap koruptor dengan melakukan pemiskinan terhadap koruptor sehingga tidak ada lagi koruptor yang telah di vonis bersalah dapat menikmati kekayaan setelah bebas nantinya
  • Mewajibkan kepada tahanan KPK untuk memakai seragam tahanan KPK baik di tahanan maupun dipersidangan agar koruptor tersebut malu
  • Mengambil alih kasus korupsi yang ditangani oleh instansi lain seperti kasus yang terjadi baru-baru ini jika sesuai dengan pasal 9 bahwaPengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Meningkatkan peran serta masyarakat untuk bersama-sama berperan aktif melakukan pemberantasan korupsi dengan menjadi whistle blower

3. Melakukan penguatan di dalam tubuh KPK sendiri

Melakukan penguatan loyalitas, integritas dan peningkatan kinerja di dalam tubuh KPK sendiri sangat penting dilakukan agar pemberantasan korupsi menjadi efektif dan efisien serta sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002. Maka langkah kongkrit yang aku lakukan jika menjadi ketua KPK adalah:

  • Merekrut SDM yang berkualitas dan memiliki intregitas tinggi serta loyal terhadap KPK agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran melalui sistem perekrutan pegawai KPK yang transparan, akuntabilitas dan berkualitas
  • Penguatan UU dan SOP dalam tubuh KPK karena KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
  • Merekrut penyidik sipil agar tidak terjadi tarik ulur penyidik seperti yang terjadi saat ini sehingga proses penyidikan kasus yang sedang berlangsung tetap berjalan

Demikianlah beberapa langkah kongkrit yang akan aku lakukan jika menjadi ketua KPK. Pemberantasan korupsi tidaklah mudah, namun bila ditangani secara tegas, menyeluruh dan berkelanjutan tanpa pandang bulu maka korupsi pun dapat kita musnahkan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini bila kita mau berusaha, begitu juga halnya dalam pemberantasan korupsi. Maka mulailah dari diri sendiri, mulai dari yang kecil dan mulai dari detik ini juga katakan:

Korupsi No! and KPK Yes!

Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Blog Andai Aku Menjadi Ketua KPK. Silahkan kunjungi link ini dan jangan lupa untuk kasih mendali ya. Terima kasih.

About evrinasp

I am an Agricultural Extension Officer, Blogger and Hiker

Discussion

6 thoughts on “Langkah Kongkrit Jika Aku Menjadi Ketua KPK

  1. oke nih ev keren🙂

    Posted by rodamemn | October 23, 2012, 12:52 pm
  2. Mbak Evrina ikut juga. ^^

    Di persyaratannya, maksimal 1.500 karakter lho, Mbak. Bukan 1.500 kata. Apa ini gak kepanjangan?

    Betewe, kan kemaren itu kayaknya ada yang curang masalah mendalinya. Ada yang udah dapet 2.000an mendali padahal baru di-posting beberapa hari. Trus akhirnya ada warning gitu di web-nya kalo mendalinya bakalan ditelusuri dan di-verifikasi. Heheee…. *malah ngegosip*

    Posted by octanh | October 27, 2012, 3:21 am
    • wahahaha iya ya, pantesan kok aku nulis byk bener ga nyampe 1500 juga hehe. ya udah gpp, yg penting udah ikut berpartisipasi, ga berharap menang, di diskualifikasi dari awal juga gpp, temanya emang rada berat sih.

      tulisan ku kynya ga menarik, jd medalinya dikit aj, yg ngeview jg dikit hehe, ah yg penting udah menyatakan kepedulian blogger terhadap korupsi yg jd penyakit di indo

      Posted by evrinasp | October 27, 2012, 6:53 am
  3. BTW mba aq ngeblank, nulis males, ga ada ide,pulsa modem sia-sia deh

    Posted by evrinasp | October 27, 2012, 7:04 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: